Ducumen RPJMDes

Operator Sid Desa Bentek 10 Maret 2017 10:02:23 WIB

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara gamblang dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat di desa lebih diarahkan pada upaya mendorong aspek pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat. Arah kebijakan ini menunjukkan, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan merupakan prasyarat utama dalam menegakkan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi pengelolaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kurun waktu 6 (enam) tahun harus berpedoman pada perencanaan pembangunan Desa. Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa juga mempedomani perencanaan pembangunan desa. Acuan penyusunan RPJM Desa ini selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, bahwa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif yang diikuti oleh BPD dan unsur-unsur masyarakat Desa yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Perancangan RPJM Desa harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa (Pasal 117 ayat [1] dan ayat [2]). Penetapan RPJM Desa ini sesuai dengan ketetapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam perspektif pelaksanaan pembangunan Desa, masyarakat memiliki dua posisi utama- pelaku utama (actors/participant) dalam pengelolaan program-program pembangunan, dan pemanfaat (beneficiaries) hasil-hasil kegiatan pembangunan. Peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan senantiasa berawal dari peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena masyarakat merupakan titik temu berbagai program pembangunan serta pelaksana utama dan pemanfaat hasil-hasil pembangunan.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tiap-tiap dusun untuk menggali gagasan masyarakat yang selanjutnya difinalisasi pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdesa) yang diwadahi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa karena lembaga ini berkedudukan sebagai media partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa.

Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan peran aktif pelbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan warga desa harus difasilitasi secara efektif dan efisien karena proses perencanaan melibatkan banyak pihak dan beragam kebutuhan sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

RPJM Desa disusun untuk periodisasi 6 tahunan merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat beberapa hal. Pertama, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Kedua, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga. Ketiga, rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Keempat, pelaksanaan kegiatan desa dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dan/atau unsur masyarakat desa dengan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah. RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang didasarkan kepada :

  1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
  3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
  4. Terbuka, yaitu setiap proses tahap perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
  5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintahan di desa maupun pada masyarakat;
  6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
  7. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
  8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
  9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
  10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
  11. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

 

1.2 Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa/ Kelurahan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomot 56);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lombok Utara;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 );
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 23 );
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 19);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Tatacara Pemilihan, Pengangkatan & Pembentukan Perangkat Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

 

1.3    Pengertian

  1. RPJM Desa adalah Dokumen Desa yang disusun sebagai acuan pengelolaan pembangunan desa serta pedoman analisa semua potensi dan permasalahan yang ada di desa dan pijakan penetapan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjawab semua permasalahan tersebut dengan dukungan potensi-potensi yang ada.
  2. Data Pagas adalah data yang diperoleh dari musyawarah dusun yang dilakukan di tiap dusun meliputi potensi, masalah, dan gagasan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.
  3. Potensi adalah sumberdaya yang digunakan untuk membangun baik bangunan fisik maupun bangunan non fisik.
  4. Potensi Umum adalah potensi yang tidak dikuasai oleh individu dalam masyarakat.
  5. Potensi Khusus adalah potensi yang dimiliki atau dikuasai oleh perorangan.

 

1.4 Tujuan dan Manfaat

  1. Tujuan RPJM Desa
  2. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala desa yang bersinambunganuntuk kurun waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
  3. Dasar/pedoman kegiatan Pembangunan di Desa Bentek.
  4. Masukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.

 

  1. Manfaat RPJM Desa
  2. Menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Desa.
  3. Dokumen induk rencana dan acuan tunggal Pembangunan di aras Desa.
  4. Pemberi arah bagi seluruh kegiatan pembangunan di tingkat Desa.
  5. Menampung aspirasi/kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
  6. Mendorongperanserta masyarakat dalam implementasi pembangunan Desa.

 

BAB II

PROFIL DESA

                                                                                                          

2.1 SEJARAH DESA BENTEK

2.1.1       Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bentek

Asal mula nama Desa Bentek berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yang menjalar dan tumbuh mengitari pagar sekeliling Dasan atau Gubuk yang akhirnya nama Dasan atau Gubuk itu juga dinamai dengan nama “Dasan Bentek” yang saat ini berposisi di Dusun San Baro, kurang lebih 3 km kearah selatan dari pusat pemerintahan Desa Bentek saat ini. “Tandan Bentek” adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang oleh masyarakat setempat pada masa itu dimanfaatkan sebagai shampo, sabun mandi dan sabun cuci.

Seiring perjalanan waktu, berangsur-angsur penghuninya mulai meninggalkan pemukiman (gubuk) pindah ke tempat lain. Mereka ada yang pindah ke gubuk Pekatan, Dasan Lebok, San Gelumpang dan Enda, yang sekarang merupakan bagian wilayah Desa Jenggala dan ada juga yang pindah ke Dasan Bangket, wilayah Desa Bentek Sekarang. Sekarang Dasan Bentek merupakan sebuah legenda yang memberikan peninggalan berupa tempat pemandian disebut “Tiu Bentek”.

 

2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa Bentek

Pada tahun 1912 adalah tahun awal berdirinya Pemerintahan Desa Bentek. Desa baru ini termasuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan kedistrikan Tanjung yang meliputi wilayah Desa Jenggala dan wilayah Desa Bentek pada saat ini.

Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1967, Desa Bentek mengalami perubahan nama menjadi Desa Bebekeq. Nama ini merujuk kepada sebuah legenda “makam bebekeq” yang terletak di dalam kawasan hutan lindung (sekarang diabadikan sebagai hutan adat). Kawasan hutan ini dijadikan tempat upacara (ritual) “Menunas-Memule”, dilaksanakan setiap tahun. Kawasan hutan tersebut saat ini berada di wilayah Dusun Selelos. Disamping ritual di atas dilakukan pula sebuah ritual adat “Sedekah Gumi Paer Bebekeq/Ngaji Lawat” bertempat di makam berangkaq, sebelah barat Gubuk Selelos. Upacara ini dilakukan 10 tahun sekali jika kondisi gumi paer dalam keadaan normal, tetapi dapat juga dilaksanakan kurang dari rentang waktu tersebut jika dirasakan “gumi sakit”. Pelaksanaan acara dilaksanakan oleh pemangku bersama belian pengorong dan seluruh masyarakat adat. Akhirnya pada tahun 1967 tatkala bernama Desa Bebekeq terjadi pemekaran yaitu Desa Jenggala Kecamatan Tanjung dan Desa Bentek Kecamatan Gangga. Pada waktu itu pimpinan desa disebut Pemusungan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel di bawah ini.

 

 

 

  1. Kepala Desa / Pemusungan Bentek

 

Tabel 2.1.2.1

Daftar Nama Kepala Desa Bentek dari Tahun 1912 s/d 2013

No.

Nama Lengkap

Alamat

Masa Bakti

Keterangan

1

Raden Breneng

Kampung Bentek

1912-1930

Pemusungan Bentek

2

Amaq Drawita

Lading-lading

1930-1938

Pemusungan Bentek

3

Drawita

Lading-lading

1938-1943

Pemusungan Bentek

4

Junep

Lading-lading

1943-1944

Pemusungan Bentek

5

Drawita

Lading-lading

1944-1961

Pemusungan Bentek

6

Amaq Lianep

Tanaq Song

1961-1967

Pemusungan Bentek

7

Dalsah

Todo

1968 (8 bulan)

Kepala Desa Bentek

8

Seta Antadirja

Dasan Bangket

1968-1971

Pjs. Kepala Desa Bentek

9

Amaq Budiarta

Dasan Bangket

1971-1998

Kepala Desa Bentek

10

Endang Sahidan S

Gondang

1998 (10 bulan)

Pjs. Kepala Desa Bentek

11

Kamardi, SH.

Todo

1999-Des 2006

Pemusungan Bentek

12

Budiarta

Dasan Bangket

2007-2012

Kepala Desa Bentek

13

Warna Wijaya

San Baro

2013-Sekarang

Kepala Desa Bentek

 

 

  1. Data BPD Desa Bentek

 

Tabel 2.1.2.2

Data BPD Desa Bentek Masa Keanggotaan 2012 – 2018

NO.

NAMA

TEMPAT / TGL. LAHIR

NOMOR SK

JABATAN

1

Wardi

Dasan Bangket, 31/12/1967

324/23/Pem./2012

Ketua

2

Surahman

Dasan Anyar, 01/07/1974

324/23/Pem./2012

Wakil Ketua

3

Suparto

Lobar, 31/12/1983

324/23/Pem./2012

Sekretaris

4

Mudiarta

Tenangga, 1/12/1974

324/23/Pem./2012

Anggota

5

Dw. Kd. Swartika

Bali, 09/08/1969

324/23/Pem./2012

Anggota

6

Kartono

Kakong, 31/12/1969

324/23/Pem./2012

Anggota

7

Sartip

Orong Luk, 31/12/1974

324/23/Pem./2012

Anggota

8

Kirnep, SH

Koloh Tiung, 31/12/1980

324/23/Pem./2012

Anggota

9

Suardana

Lenek, 31/12/1975

324/23/Pem./2012

Anggota

10

Irwandi

Baru, 20/04/1975

324/23/Pem./2012

Anggota

 

Sebelum sejarah desa ini kami tutup, ingin kami jelaskan mengenai makna logo yang dipakai oleh Pemerintah Desa Bentek.

 

 

 

 

PENJELASAN MAKNA LOGO :

 

  1. BENTUK SEGI LIMA

Bentuk segilima melambangkan lima azas pokok dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

  1. IDENTITAS DESA BENTEK

Identitas nama Desa Bentek, dengan dasar merah bertuliskan putih merujuk kepada bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia “Sang Saka Merah Putih”.

 

  1. BINTANG

Bintang cemerlang berwarna kuning keemasan hakekatnya: Roh dari segala undang-undang, aturan, kesepakatan, dan keputusan serta keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

 

  1. GAMBAR BUAH KOPI

Komoditi andalan Desa Bentek adalah Buah kopi yang berjumlah 21 yang berarti tanggal 21.

            

  1. GAMBAR BUAH KAKAO

Buah kakao inipun menjadi andalan Desa Bentek. Tujuh buah kakao melambangkan bulan ke- 7 (bulan Juli).

 

  1. ANGKA 01

Angka 01 berarti menunjukkan tahun 2001 sebagai momentum perubahan lambang dan motto Desa Bentek.

  1. KUBAH

Keimanan dan ketaqwaan cermin dari ketulusan hati dan kepolosan dalam menganut dan melaksanakan ajaran agama masing-masing, sekaligus menunjukkan penduduk mayoritas.

 

  1. 3 ANAK KUNCI

Melambangkan 3 unsur tokoh pengendali dan atau yang memegang tampuk pimpinan dalam sistem kehidupan pada masyarakat Desa Bentek (Pemerintahan-Agama dan Adat).

 

  1. SEGI TIGA (WET TAU TELU)

Segitiga yang terdiri dari tiga warna (putih,hitam dan merah) sebagai penjabaran dari tiga unsur yang tertera pada butir ke-delapan (tiga anak kunci) yaitu tiga puncak pimpinan yang menjadi satu dalam kebersamaan serta musyawarah mufakat untuk mencapai kata sepakat. (sinergitas antara Agama,Adat dan Pemerintah).

  1. Putih : Tokoh Agama
  2. Hitam : Tokoh Adat
  3. Merah : Tokoh Pemerintah

 

  1. LINGKARAN

Lingkaran yang terdiri dari tiga warna yaitu kuning, hijau dan putih mencerminkan kehidupan dan atau mata pencaharian pokok masyarakat Desa Bentek.

  1. Kuning : Perkebunan
  2. Hijau : Pertanian
  3. Putih : Industri (Kerajinan)

 

  1. LINGKARAN POROS 1912

Lingkaran dengan angka 1912 berarti tahun 1912 yang merupakan tahun berdirinya Dusun Bentek yang sekarang menjadi Desa Bentek.

 

  1. PITA (POLAH PALIH POLOS)

Pita yang bertuliskan “POLAH PALIH POLOS” melambangkan tali pengikat atau pemersatu dari motto yang tertera dengan tulisan hitam dengan dasar putih yang bermakna pada pengertian tingkah laku keteladanan, perubahan dan kejujuran.

Demikian sejarah singkat berdirinya Desa Bentek dan asal muasal nama Bentek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 KONDISI UMUM DESA BENTEK

2.2.1 Gambaran Umum Geografis

Desa Bentek terletak 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Gangga dan Ibu Kota Kabupaten. Luas wilayah Desa Bentek adalah 3727,586 Ha, terdiri dari:

 

  1. Luas Wlayah Desa Bentek
  2. Luas Wilayah menurut Penggunaan

      Luas Pemukiman                                                 :     70,79 Ha

      Luas Persawahan                                                 :     76,00 Ha

      Luas Perkebunan                                  :  2.171,55 Ha

      Luas Kuburan                                                        :       1,10 Ha

      Luas Perkantoran                                                 :     1,00 Ha

      Luas Prasarana umum lainnya       : 2.243,45              Ha

      Total Luas                                                               :  4.563,89 Ha

1.1.     Tanah Sawah

      Sawah Irigasi Teknis                                           :     76,00   Ha

      Total Luas                                                               :     76,00   Ha

1.2.     Tanah Kering

      Pemukinam                                                            :     70,79   Ha

      Total Luas                                                               :     70,79 Ha

1.3.     Tanah Perkebunan

      Tanah Perkebunan Rakyat                                : 2.171,55   Ha

      Tanah Perkebunan Perorangan       : 2.171,55   Ha

      Total Luas                                                               : 2.171,55 Ha      

1.4.     Tanah Fasilitas Umum

      Kas Desa                                                  :         1,24 Ha

o      Sawah Desa                                      :       70,05 Ha

      Lapangan Olahraga                                            :         0,97 Ha

      Perkantoran Pemerintah                    :          1,00 Ha

      Tempat Pemakaman Desa/Umum                :         1,10 Ha

      Pertokoan                                                                :         0,16 Ha

      Usaha Perikanan                                  :         0,17 Ha

      Total Luas                                                               :   2.244,45 Ha    

      Lainnya                                                                   : 1.477,101 Ha

1.5.     Tanah Hutan

      Hutan Lindung                                     : 253.620,00 Ha

      Hutan Konservasi                                                :       5,38 Ha

      Hutan Adat                                                            :       9,50 Ha

      Total Luas                                                               : 253.634,88 Ha

 

  1. Iklim Desa Bentek

      Curah hujan                                                          : 2.500 Mm

      Jumlah bulan hujan                                             : 7,00 Bulan

      Suhu rata-rata harian                                          : 30 C

      Tinggi tempat dari permukaan laut               : 12,00 mdl.

      Bentang wilayah                                   : Berbukit

  1. Jenis dan Kesuburan Tanah

      Warna Tanah (sebagian besar)        : Hitam

      Tekstur Tanah                                       : Pasiran

      Tingkat Erosi Tanah                                           

o      Luas Tanah Erosi Ringan                            :      7,10 Ha

o      Luas Tanah Erosi Sedang                            :   415,00 Ha

o      Luas Tanah Erosi Berat                                                 :      5,70 Ha

o      Luas Tanah Yang Tak Ada Erosi               : 2.171,55 Ha

  1. Orbitasi

      Jarak ke Ibukota Kecamatan                                              : 15,00 Km

      Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan

dengan kendaraan                                                                               :   0,50 Jam  

      Jarak ke Ibukota Kecamatan dengan Berjalan

Kaki atau non kendaraan bermotor                                :   0,50 Jam

      Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota                                   :   5,00 Km

      Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten

dengan kendaraan bermotor                                            :   1,00 Jam

      Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten

dengan berjalan Kaki atau kendaraan

non bermotor                                                                                         :   2,00 Jam

      Jarak ke Ibukota Provinsi                                                   : 40,00 Km

      Lama jarak tempuh ke Ibukota Provinsi

dengan kendaraan bermotor                                            :   2,00 Jam

      Lama Jarak tempuh ke Ibukota Provinsi

dengan berjalan Kaki atau kendaraan

non bermotor                                                                                         :   2,00 Jam

 

  1. Batas Wilayah Administratif Desa Bentek

Batas Wilayah Administratif Desa Bentek, meliputi :

      Sebelah Utara         : Desa Gondang;

      Sebelah Selatan     : Desa Sesaot / Narmada;

      Sebelah Barat         : Desa Jenggala / Kecamatan Tanjung;

      Sebelah Timur       : Desa Gondang dan Desa Genggelang.

 

Potensi Pertanian Desa Bentek adalah Tanah Sawah dan Tanah Kebun.

2.2.2 Gambaran Umum Demografis

Gambaran umum demografis Desa Bentek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

 

Tabel 2.2.2.1

Jumlah Penduduk Desa Bentek

menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur

No.

Tingkatan Penduduk

Jumlah (Jiwa)

1

Jumlah Penduduk Desa Bentek

9.070

2

Jumlah Menurut Jenis Kelamin

9.070

 

Laki-laki

4.549

 

Perempuan

4.521

3

Jumlah Menurut Kepala Keluarga

2.657 KK

4

Jumlah Menurut Umur

9.070

 

0 - 12 bulan

213

 

1 tahun

207

 

2 tahun

158

 

3 tahun

157

 

4 tahun

162

 

5 tahun

65

 

6 tahun

129

 

7 tahun

118

 

8 tahun

120

 

9 tahun

128

 

10 tahun

120

 

11 tahun

128

 

12 tahun

126

 

13 tahun

133

 

14 tahun

128

 

15 tahun

133

 

16 tahun

133

 

17 tahun

136

 

18 tahun

141

 

19 tahun

146

 

20 tahun

148

 

21 tahun

146

 

22 tahun

156

 

23 tahun

155

 

24 tahun

154

 

25 tahun

160

 

26 tahun

873

 

27 tahun

164

 

28 tahun

164

 

29 tahun

140

 

30 tahun

141

 

31 tahun

138

 

32 tahun

147

 

33 tahun

104

 

34 tahun

147

 

35 tahun

147

 

36 tahun

148

 

37 tahun

135

 

38 tahun

137

 

39 tahun

145

 

40 tahun

141

 

41 tahun

143

 

42 tahun

140

 

43 tahun

142

 

44 tahun

144

 

45 tahun

137

 

46 tahun

99

 

47 tahun

117

 

48 tahun

127

 

49 tahun

130

 

50 tahun

138

 

51 tahun

139

 

52 tahun

128

 

53 tahun

97

 

54 tahun

82

 

55 tahun

86

 

56 tahun

84

 

57 tahun

76

 

58 tahun

74

 

59 tahun

57

 

60 tahun

52

 

61 tahun

56

 

62 tahun

59

 

63 tahun

64

 

64 tahun

62

 

65 tahun

60

 

Usia diatas65 tahun

509

 

Jumlah Total

9.070

 

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk Desa Bentek menurut Jenis Pekerjaan/Mata Percaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.2.2

Jumlah Penduduk Desa Bentek menurut Jenis Pekerjaan

No

Pekerjaan

Jumlah

1

Petani

1887

2

Buruh Tani/Buruh Harian Lepas

645

3

Pelajar/Mahasiswa

1815

4

Pembantu Rumah Tangga

25

5

Pengerajin

288

6

Pedagang Keliling

127

7

Peternak

500

8

Nelayan

8

9

Karyawan Swasta

100

10

Pensiunan

16

11

Industri / Wiraswasta

1300

12

TNI

1

13

POLRI

6

14

Dokter

-

15

Bidan Swasta

5

16

Perawat Swasta/Tenaga Medis lain

10

17

Pegawai Negeri Sipil

83

18

Montir

15

19

Belum Kerja / Tidak Bekerja

1239

20

Lainnya

1000

 

Total

9.070

 

 

Jumlah penduduk menurut keadaan cacat di Desa Bentek selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

 

Tabel 2.2.2.3

Jumlah Penduduk Desa Bentek menurut Keadaan Cacat

No.

Keadaan Cacat

Jenis Kelamin

Jumlah

L

P

1.

Cacat Fisik

1

2

3

2.

Tuna Rungu

1

2

3

3.

Tuna Wicara

1

1

2

4.

Tuna Netra

2

0

2

5.

Lumpuh

3

2

5

 

Jumlah Total

8

7

15

 

Jumlah penduduk menurut Tenaga Kerja di Desa Bentek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.2.4

Jumlah Penduduk Desa Bentek menurut Tenaga Kerja

No.

Tenaga Kerja

Jumlah

1

Penduduk Usia Produktif (18-56 th)

6.010

2

Tidak Produktif

3.060

 

Jumlah Total

9.070

 

Jumlah penduduk Desa Bentek menurut keyakinan agama yang dipeluk terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.2.5

Jumlah Penduduk Desa Bentek Menurut Agama

No.

Agama

Jumlah Penganut

1

Islam

5.470

2

Hindu

626

3

Budha

2.970

4

Katholik

-

5

Kristen Protestan

4

Jumlah

9.070

 

Jumlah penduduk Desa Bentek menurut Jenis Pendidikan seperti tabel berikut.

 

Tabel 2.2.2.6

Jumlah Penduduk Desa Bentek Menurut Tingkat Pendidikan

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

No.

Jenis Pendidikan

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Lokasi Bentek

tampilkan dalam peta lebih besar